Pilkades Banyuwangi Sudah Siap? NGO ini Surati Komisi I DPRD Banyuwangi

Senin, 28 Agustus 2017 21:09 Politik

Bagikan

Pilkades Banyuwangi Sudah Siap?  NGO ini Surati Komisi I DPRD Banyuwangi
Lembaga Kajian Desa Lumbung Banyuwangi, (LKD /SN)
Banyuwangi,  Semetonnews - Pemilihan kepala desa yang direncanakan serentak dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.Munculnya produk hukum turunan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 terkait putusan MK no.128/PUU-XIII/2015, menyisakan persoalan yang tidak mudah bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Di Kabupaten Banyuwangi, tercatat 51 kepala desa yang telah habis masa jabatannya di tahun 2017 ini. 

Menuai pertanyaan pasalnya tahapan yang sudah mulai berjalan, hingga kini masih tersendat. Lembaga Kajian Desa Lumbung Banyuwangi mengangkat persoalan ini menjadi fokus kajian. 

El'Kade Lumbung Banyuwangi mengajukan hearing ini merupakan bentuk pendampingan terhadap Desa.  

"Surat El Kade sdh kita masukan ke bagian Umum DPRD Banyuwangi,  sudah masuk dalam jadwal hearing dengan Komisi 1," kata Slamet Kurniawan,  selaku Divisi Monitoring dan Investigasi. 

"Pilkades saat ini persoalannya ialah pada soal anggaran, dimana Pemerintah Kabupaten belum final soal ini,  ternyata dilapangan kita banyak temukan miss interpretasi menerapkan undang undang, dari perda dan perbup, bahkan informasinya justru anggaran pilkades tidak ada, "tambahnya. 

Di sisi lain,  Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, Rudi Hartono Latief, menyambut positif langkah El Kade,  walupun ia juga mengkritisi proses demokrasi di desa yang saat ini seolah tidak bisa diutak atik. 

“Persiapan pilkades hrs perfect agar tdk ada celah potensi konflik sedikit pun. Krn jk ada konflik, pilkades itu lbh membahayakan drpada pilkada. Bisa mengakibatkan konflik horisontal yg tinggi. Contoh, ttg money politic. Hrs ada aturan yg jelas bagaimana penanganannya dan siapa yg berkewenangan untuk melakukan pengawasan serta memberi punishment." tandasnya.

Rudi Hartono juga mengisyaratakan agar DPRD memprioritaskan soal pilkades ini secepatnya ketimbang membahas hal lain. 

Ketua DPRD Banyuwangi, Cahyana Negara merespon positif hal ini.  Ia bahkan memberikan tenggat waktu dalam dua hari pasca surat hearing diterima Komisi 1 DPRD Banyuwangi. 

"Dalam dua hari kedepan hearing kita gelar,  semua stake holder terkait kita undang,  musyawarah atas persoalan ini, "kata Cahyana Negara. (ap/SN)