Pilkades Serentak 2017 Di Banyuwangi, Ikuti Aturan Atau Tunda?

Selasa, 05 September 2017 12:53 Nasional

Bagikan

Pilkades Serentak 2017 Di Banyuwangi,  Ikuti Aturan Atau Tunda?
Suasana Hearing LKD Lumbung, dengan Komisi 1, dan Eksekutif
Banyuwangi, Semetonnews - Tahapan Pilkades yang direncanakan berjalan serentak, tanggal 8 Nopember 2017 mendatang masih carut marut. Ini terungkap dalam dengar pendapat di DPRD Kabupaten Banyuwangi,  Senin (4/9). 

BPD Tak Direspon Pemda Gabung Ke Dprd

48 orang perwakilan pengurus BPD se Kabupaten Banyuwangi yang semula berdialog dengan Pemda, deadlock,  Panitia Kabupaten Pilkades 2017 yang diharapkan memiliki jawaban atas kebuntuan persoalan,  tak ada respon. BPD pun akhirnya bergeser ke DPRD Banyuwangi,  untuk bergabung dengan LKD Lumbung Banyuwangi yang sedang membahas tahapan dan anggaran Pilkades Serentak 2017 bersama Komisi 1,  dengan menghadirkan Panitia Pilkades Kabupaten Banyuwangi. 

Dengar pendapat yang digelar Komisi 1 atas desakan LKD Lumbung Banyuwangi, ternyata mengungkap banyak hal.  Tahapan pilkada yang minim sosialisasi,  kurang siapnya panitia kabupaten dalam melakukan bimtek ke panitia desa, anggaran dan tahapan menjadi trending topic dalam pertemuan tersebut, dari panitia kabupaten dihadiri oleh Abdul Azis, selaku kepala tata pemerintahan desa mewakili Asisten Pemerintahan yang tidak hadir. 

As'ad M Nagib,  Direktur LKD Lumbung Desa menanyakan ihwal tahapan pilkada serentak,  yang mana ada aturan Perda dan perbup yang mestinya berjalan, namun dari fakta dilapangan justru dilewati dan cenderung ditabrak.  Menurut As'ad bahwa LKD hadir di Banyuwangi  bertujuan,  mengawal undang undang dan aturan turunan dibawahnya. 

"ada pertanyaan besar dalam pilkada serentak,  yang mana tahapan dan aturan ini ditabrak,  paling akhir lagi ada radiogram yang kami anggap sesat, "ujarnya. 

Perda No 9 th 2015 mengatur tentang Pilkades serentak yang dijalankan.  Menjadi sebuah pertanyaan, apakah tahapan sudah sesuai dengan perda sesuai dengan perbup,  atau undang undang?  

Kajian dari LKD Lumbung, bahwa fenomena Pilkades Serentak indikasi ricuh akan terjadi, hal ini terjadi akibat tahapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perda. 

Ficky Septalinda,  Ketua Komisi 1 yang memimpin jalannya hearing memberikan support atas kesuksesan pilkades serentak,  dalam sesi kedua hearing tersebut ia memberikan waktu kepada LKD lumbung,  input data lapangan yang dikumpulkan Divisi Monitoring dan Investigasi Lembaga Kajian Desa disampaikan oleh, Endras PY,  menurutnya ada sebanyak 7 desa yang teridentifikasi melaksanakan tahapan secara tumpang tindih.  

"secara subjektif kami menilai bahwa panitia kabupaten tidak serius melakukan tahapan sesuai amanat persa dan perbup,  dimana perencanaan mestinya berjalan sejak 6 bulan sebelum tahapan persiapan dilakukan ini kenyataannya tidak ada,"cetusnya. 

Endras menambahkan dalam perda no 9 th 2015 menerangkan pada persiapan,  pencalonan,  pemilihan, dan penetapan,  namun faktanya kalimat serentak ini tidak dipahami oleh panitia. "Sebanyak 51 desa kenyataannya melakukan tahapan "serentak" tumpang tindih, tidak dipahami secara matang, ini adalah imbas kinerja tim kabupaten yang kami pertanyakan," tandasnya. (SN)