Asosiasi BPD Banyuwangi Deadlock Dengan Pemda, Gigih Berjuang di DPRD.

Selasa, 05 September 2017 20:37 Politik

Bagikan

Asosiasi BPD Banyuwangi Deadlock Dengan Pemda,  Gigih Berjuang di DPRD.
Ketua Asosiasi BPD Rudi Hartono Latif dalam hearing, Senin (4/9) (WAN/SN)
Banyuwangi,  Semetonnews - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa kecewa atas sikap panitia Pilkades Kabupaten Banyuwangi. 42 orang perwakilan BPD yang mencoba berdialog ke Pemda mengalami deadlock, hingga akhirnya bergabung dalam hearing yang digelar oleh Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Senin (4/9) kemarin. 

Trending topic Pilkades Serentak , dalam hearing yang digelar kemarin, diantaranya proses tahapan serentak dan anggaran yang tidak jelas. Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, menegaskan persoalan yang ada dilapangan ia bersama perwakilan BPD se Banyuwangi sebenarnya ingin mendengar kejelasan dari pihak pemda,  sayang tak terlaksana hingga harus mengikuti agenda hearing. 

Kendala yang terjadi ialah, Panitia Kabupaten yg dibentuk pemda tdk membuat jadwal tahapan secara serentak serta tidak melakukan bimbingan teknis kepad panitia desa. " Akibatnya ada desa yg sdh tutup masa pendaftaran calon sebelum Bulan september. Ini berakibat menghilangkan hak warga untuk daftar (mencalonkan diri).  Pdhl semestinya september baru dibuka awal pendaftaran."ujarnya. 

Pada sisi Anggaran, Rudi Latif berpendapat  jika sampe detik ini belum jelas, justru inilah yang pasti menghambat pelaksanaan, dan akibatnya dari jadwal tahapan yg tidak serentak, rentan memicu persoalan secara  hukum.

Panitia Pikades Kabupaten memang terkesan serampangan, contohnya radiogram 29 Agustus 2017. Menurut Rudi,  mereka tidak menjalankan tahapan prosedural.  "Dalam radiogram BUPATI, yang ditandatangani PltSekda. Meminta DPT padahal yang semestinya, DPT ditetapkan setelah disetujui oleh Cakades. " jelasnya. 

Hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1,  Ficky Septalinda,  mendapat applous dan reaksi positif, bahkan dengan gamblang legislator perempuan ini memberikan deadline kepada eksekutif. 

 "Jika pemda dlm 1 minggu tdk memberikan kepastian kesiapan dan kesungguhan komitmen, maka pilkades serentak 8 nop 2017 harus ditunda demi kebaikan bersama," tutup Ficky. (SN)