Anggaran Pilkades Serentak Ditambah Rp 1,8 M Dalam Perubahan APBD 2017

Rabu, 13 September 2017 11:21 Nasional

Bagikan

Anggaran Pilkades Serentak Ditambah Rp 1,8 M Dalam Perubahan APBD 2017
Hearing Komisi 1 DPRD, bersama Stake Holder (Dok-SN)
Banyuwangi,  Semetonnews - Anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak di Banyuwangi dalam Perubahan APBD 2017 ini ditambah sebesar Rp 1,8 milyar yang diharapkan bisa memperlancar pilkades dan pelaksanaannya tepat waktu tanggal 8 November mendatang.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Banyuwangi, Gunawan menanggapi tentang kesiapan pelaksanaan pilkades serentak di Banyuwangi yang dijadwalkan tanggal 8 November 2017.

Gunawan menuturkan, DPRD Banyuwangi telah mengesahkan perubahan Anggaran keuangan atau PAK APBD 2017 pada hari jumat kemarin. Dalam perubahan APBD tersebut, ada penambahan anggaran untuk kegiatan pilkades yang sebelumnya dialokasikan dalam APBD induk Rp 1,3 milyar dinaikkan menjadi Rp 3,1 milyar.
Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, dewan berharap pelaksanaan pilkades serentak yang akan diikuti 51 desa di Banyuwangi ini bisa berjalan lancar dan tepat waktu. 

Selaku pimpinan komisi yang membidangi urusan pemerintahan, Gunawan juga berharap agar eksekutif segera merealisasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkades ini secepatnya. Karena sebelumnya eksekutif berjanji akan merealisasikan perubahan anggaran pilkades ini pada tanggal 25 september mendatang. Gunawan juga berharap polemik pelaksanaan pilakdes saat ini bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di desa ini bisa berjalan dengan aman dan lancar.
Anggaran pemilihan kepala desa serentak di banyuwangi sebesar Rp 3,1 milyar tersebut, dialokasikan untuk beberapa kegiatan, diantaranya Honor panitia Pilkades di desa, honor KPPS, honor pengaman TPS, biaya pembuatan TPS dan kelengkapan TPS. Anggaran tersebut juga digunakan untuk biaya alat tulis kantor atau ATK serta pengadaan surat suara untuk 51 desa yang menggelar pilkades. Sedangkan sebelumnya, pelaksanaan Pilkades serentak di Banyuwangi sempat dipertanyakan oleh asosiasi BPD banyuwangi lantaran ada beberapa persoalan. Diantaranya masalah anggaran pelaksanaan di sejumlah desa serta kesiapan masing masing desa dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pilkades. Karena ada beberapa desa yang dianggap belum menyelesaikan tahapan penyelenggaran pilkades yang ditetapkan. 

Disisi lain, Pilkada Serentak di Kabupaten Banyuwangi yang rencananya akan digelar 8 November 2017 mendatang memantik reaksi dari Asosiasi BPD Banyuwangi, pasalnya pilkada serentak tak sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam perbup dan perda. 

Rudi Latif, selaku Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi menegaskan bahwa, situasi yang ada jika dipaksakan rawan menimbulkan konflik, pada sisi anggaran terutama sekali,  kondisinya sangat berbeda dari apa yang dibayangkan ,karena biaya keamanan pra, dan pasca pencoblosan tidak ditanggung oleh APBD melainkan alokasinya masuk APBdes. 

"Utk urusan Pilkades di Desa kita kukembalikan kpd Pemdes dan Panitia Pilkades. Besok baru kita putuskan dalam musyawarah BPD dg mngundanghadirkan Panitia dan Pemdes (Pj.Kades, Kaur Pemerintahan, Sekdes, Bendahara). Klo Pemdes sanggup menyediakan uang entah kapan dan menurut Panitia itu cukup, serta Panitia merasa "aman"... yaa silakan dilanjutkan. Termasuk mencukupi kebutuhan biaya keamanan pra dan pasca coblosan. Tapi klo Pemdes dan Panitia tidak sanggup, yaa kita tidak berani memaksakan diri." 

Hal senada juga disampaikan Direktur Lembaga Kajian Desa Lumbung Banyuwangi, dalam hal ini lembaga yang intens mengkaji persoalan desa akhir akhir ini,  miris melihat kondisi pilkades serentak yang tidak dengan serius dikerjakan oleh panitia Kabupaten.

Kepada Semetonnews,  As'ad M Nagib, Direktur LKD Lumbung Banyuwangi berencana akan menyampaikan kajian atas situasi ini jika terus dipaksakan. 
"Lkd sebagai lembaga kajian, maka LKD akan memberikan masukan atas hasil kajian, terhadap temuan dilapangan dan data yg ada, atas aturan yg berlaku pd pelaksanaan pilkades serentak, dlm uu desa, perda dan perbub, kita berikan hasil kajian kepada Bapak Bupati sampai kementerian". (ES/SN)