Membaca Siasat Panglima

Kamis, 05 Oktober 2017 14:04 Kolom Opini

Bagikan

Membaca Siasat Panglima
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo (net/SN)

Sebuah bangsa yang maju dalam segala aspek peradaban tentu memiliki satu prasyarat, yaitu pandai membaca. Begitu juga dalam tradisi keyakinan umat Muslim, bahwa ayat pertama yang turun sebagai wahyu Rasullah adalah Iqro’, baca lah!

Pernyataan Gatot Nurmantyo, pada pertemuan Purnawirawan TNI (Cilangkap, Jum’at 22/Sept/2017) :

“Ada kelompok institusi yang akan membeli 5000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu pak, ada yang memaksa,"

Pernyataan Gatot Nurmantyo, di Gedung DPR (Senayan, Rabu 27/Sep/2017) :

“Pernyataan saya pas acara purnawirawan itu bukan informasi intelijen. Kemarin yang saya sampaikan belum akan terjadi. Maka semua informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya, Presiden”.

Tentu ada jarak antara Cilangkap dan Senayan, begitu juga waktu jeda sejak Jum’at 22 September menuju Rabu 27 September 2017. Butuh waktu lima hari untuk jarak dua puluh empat kilometer, Mabes TNI Cilangkap – Gedung DPR Senayan. Waktu lima hari dan jarak 24 Km, ukuran yang padan untuk menunjukan ke carut-marutan berfikir seorang Gatot Nurmantyo. Sebagi seorang pimpinan tertinggi militer sekaligus anak buah Presiden dalam urusan pertahanan, tidak elok secara asal-asalan dalam mengeluarkan statemen.

Dua peristiwa pernyataan Gatot yang saya paparkan pada awal tulisan, adalah salah satu situasi yang hendak saya ajukan untuk menjadi rujukan memahami isi kepalanya. Rujukan dalam kerangka membaca siasat sesat seorang Panglima. Kita akan secara perlahan mengeja pikiran seorang Gatot Nurmantyo secara etis, kritis dan sudah pasti satir.

Pertama, secara gagah tapi serampangan, Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa ada sebuah institusi negara yang memaksa membeli senjata sebanyak 5000 pucuk. Ucapan itu diutarakan oleh Panglima Gatot kepada para Purnawiranan TNI. Selain isu 5000 pucuk senjata, Gatot juga menyatakan secara lugas bahwa ada TNI yang tidak bersih dan akan menyerbu institusi yang memesan senjata itu. Bersamaan pernyataanya itu juga, Gatot menekankan bahwa informasinya akurat dari intelijen militer.

Pernyataan yang tidak pada tempatnya menyulut banyak polemik dalam sendi berbangsa dan bernegara. Jika Gatot menyatakan bahwa institusi itu diluar TNI, maka hanya ada dua institusi yang dimungkinan : POLRI dan BIN. Dengan Gatot mengatakan informasi yang belum tentu valid itu kemuka publik, maka hal itu hanya memanaskan situasi politik nasional. Jika, Gatot berfikir diatas politik patriotisme dan kebangsaaan, seharusnya informasi sumir itu cukup disampaikan pada rapat terbatas didepan Presiden dan Kementrian terkait (Menko Polhukam dan Menhan).

Dengan menyatakan informasi itu kepada publik luas, justru menandakan satu indikasi hasrat politik kekuasaan yang bersemayam di dalam kepala Gatot. Lebih-lebih, informasi yang validasinya masih dipertanyakan, serta menyudutkan kesebuah institusi negara. Dan, konstruksi pernyataan itu sama  sekali tidak sehat bagi kehidupan sendi berbangsa dan bernegara.

Kedua, Gatot melakukan konfrontir atas press rilis resmi Kemenko Polhukam dengan nada yang tidak etis. Gatot, dalam sanggahannya atas rilis resmi Menko Wiranto, mengatakan bahwa dirinya (Gatot Nurmantyo) tidak pernah melakukan sebuah rilis resmi terkait 5.000 pucuk senjata. Kemudian dalam sanggahannya, Gatot juga menegasikan posisi dan fungsi Kemenko Polhukam dan Menhan. Bahasa sanggahan seorang Gatot kepada Menko Wiranto, menandakan resistensi atas data dan sikap resmi pemerintah yang dirilis secara legal dari institusi Kemenko Polhukam. Jika pun, Gatot merasa dirinya adalah wakil TNI secara institusional, sanggahan terhadap Menko Wiranto selayaknya ditanggapi secara resmi pula. Bukan dengan statatemen liar personal, seakan secara otomatis apa yang diucapkan Gatot lantas serta-merta mewakilkan TNI secara keseluruhan. Sanggahan Gatot kepada rilis resmi Menko Wiranto itu juga diluar kepatutan seorang patriot TNI, karena rilis itu adalah wajah atau wakil dari suara pemerintahan yang legal. Jika, statemen resmi pemerintah juga disanggah, sebenarnya siapa yang sedang melawan negara diatas pemerintahan yang sah dan konstitusional ?

Ketiga, klarifikasi Gatot setelah dipanggil oleh institusi DPR justru memperlihatkan kekeliruan Gatot sebagai pimpinan militer. Terlebih lagi, klarifikasi yang dilayangkan kepada awak media semacam guyon dimusim paceklik. Gatot menyatakan bahwa apa yang telah disampaiakan pada waktu acara purnawirawan di Cilangkap, ‘bukan lah informasi intelijen’. Ditambah lagi, Gatot secara langsung menyatakan seakan-akan informasi yang dia dapatkan hanya layak dilaporkan kepada Presiden, bahkan juga tidak penting untuk dikoordinasikan kepada Menko Wiranto dan Menhan Ryamizard yang secara notabene adalah jabatan eksekutiv atas keamanan nasional.

Jika bicara dalam tradisi keluarga besar TNI, Menko Wiranto dan Menhan Ryamizard adalah senior daripada Gatot Nurmantyo. Tentu saja, penempaan situasi serta tanggung jawab menjaga negara dan demokrasi seorang Gatot Nurmantyo jauh tidak sepadan dibawah Menko Wiranto. Wiranto adalah perwia tinggi TNI yang menjadi salah satu tonggak transisi demokrasi paska orde baru. Secara matematis-politik kekuasaan, saat itu Wiranto memiliki peluang untuk mengambil alih kepemimpinan politik tertinggi dalam kerangka mengendalikan situasi nasional. Dan fakta sejarah politik menjelaskan, Wiranto lebih memilih memberikan estafet kekuasaan itu pada kepemimpinan sipil.

Pengalaman Gatot tentu jauh dibawah dari segala bobot ketimbang seorang Wiranto. Jika ada pretensi opini berkembang bahwa Gatot justru menikmati polemik kegaduhan ini. Karena mungkin secara matematis peluang untuk berkuasa, itu bisa menjadi asumsi yang logis. Secara fatsun TNI, Jendral (Purn) Wiranto adalah sosok yang cukup disegani karena sikap kebesaranya dimasa lalu dalam hal pilihanya berpolitik secara demokratis melalui partai politik. Statemen Gatot yang tidak mengindahkan Menko Wiranto, adalah simbol kekeliruan berbalut ambisi buta kuasa. Dan klarifikasi itu, menandakan secara jelas tegas bahwa Gatot berpolitik dengan seragam TNI dan tongkat komando militer. Mengancam supremasi sipil, diwaktu yang sama.  

Wajah Transformasi Sipil-Militer  

Perjuangan Reformasi 98’ harus tetap diteguhkan. Memperjuangkan supremasi sipil dalam politik menjadi salah satu agenda terdepan kaum reformis 98. Kelangsungan supremasi sipil memang memiliki proses dan dinamika demokrasi yang tidak mudah. Namun begitu, gerakan sipil patut memperjuangkan demokrasi agar tidak direbut dengan cara-cara yang inkonstitusional. Kita tidak ingin demokrasi menemui jalan buntu, dan transformasi militer pretorian menuju militer professional menjadi gagal total.

Meminjam penjelasan Marcus Mietzner, dirinya membagi dua generasi dalam proses reformasi militer di Indonesia. Generasi pertama adalah tonggak awal paska keruntuhan rezim orde baru, dan kemudian dipimpin oleh B.J Habibie. Dalam rentang 1998-99 pemerintahan transisi B.J Habibie, Jendral (Purn) Wiranto memiliki peran besar sebagai generasi pertama reformasi militer. Perubahan secara kelembagaan ABRI menjadi TNI, adalah awal semangat baru reformasi dalam tubuh militer. Perubahan nama dan strutur organisasi juga dibarengi dengan pengurangan perwakilan fraksi militer di dalam DPR-RI. Trobosan ini tidak lepas dari satu upaya reformasi militer dan penguatan demokrasi pada masa awal peralihan kekuasaaan.

Generasi kedua reformasi militer juga diwakilkan dengan sepuluh tahun periode kepemimpinan Presiden SBY. Dalam kategorisasi Marcus Mietzner SBY, masuk dalam periode konservatisme sipil-militer. SBY sebagai salah satu tokoh sentral militer, memang tidak membuka kran kekuasaaan kepada institusi TNI. SBY tetap berjalan dalam koridor pemerintahan sipil, tetapi dirinya tidak mendorong progresivitas gerakan supremasi sipil. Artinya, reformasi pada generasi kedua justru menghadapi banyak problem. Problem reformasi militer juga dikarenakan lemahnya konsolidasi agenda politik sipil. Politik ditingkat daerah punya kecenderungan untuk melibatkan militer demi kepentingan politik dan ekonomi dalam teritori rezim kekuasaan lokal.

Ada beberapa isu krusial yang hingga saaat ini dianggap tidak berjalan dengan baik dalam proses reformasi militer. Pertama adalah terkait dengan revisi territorial komando militer. Dalam debat generasi pertama, banyak aktivis gerakan sipil yang menuntut penghapusan territorial militer di tingkat Koramil hingga tingkat desa (Babinsa). Karena dalam hal ini militer dianggap tetap melakukan intervensi politik dan rekayasa sosiologis dalam tataran masyarakat hingga tingkat desa. Tingkat yang paling elementer. Dsikursus dan praktik akan hal itu berhenti sejak 2001.

Kedua, terkait dengan bisnis yang memiliki relasi dengan militer. Militer dalam kacamata supremasi sipil harus bersih dari preaktik bisnis. Sejak awal keruntuhan rezim orde baru, semua bentuk bisnis militer dihapuskan dan diambil alih oleh BUMN. Karena militer sepanjang orde baru membangun bisnisnya dengan pendekatan kekuasaan serta kekerasan, yang jauh dari profesionalisme. Hal itu slah satu cara elit militer melakukan penguasaan sumber ekonomi. Diwaktu yang sama, jika itu terjadi kembali maka kredibilitas peluang bisnis di Indonesia bisa memburuk.

Ketiga, adalah adopsi perspektiv HAM dalam pandangan institusi militer, dalam hal in TNI. Sejak 2003-2005 TNI cukup intens dalam melakukan diskusi-diskusi terkait pandangan HAM dan Demokrasi. Tentu hal ini dilakukan dalam rangka mendorong penguatan institusi demokrasi dan menuju politik supremasi sipil. Ada banyak rekomendasi baik yang dilahirkan dari seminar-seminar itu. Meski banyak masukan dalam rangka mendorong reformasi militer dan profesionalisme prajurit, namun langkah-langkah itu masih belum terwujud secara kebijakan militer yang kongkrit.

Belajarlah Dari Yoyok Riyo Sudibyo Atau Agus Harimurti Yudhoyhono

Dalam kacamata Demokrasi secara luas, ada perbedaaan anatara sipil dan militer. Sipil dan militer juga tidak perlu dipandang sebagai sebuah antagonisme demokrasi. Namun, dalam kerangka pembangunan demokrasi yang berkelanjutan, perlu diberikan koridor serta definisi yang jelas dalam peran dan fungsi didalam sistem demokrasi. Militer sendiri juga tetap bisa memiliki haknya untuk dipilih rakyat, meski memiliki satu proses administratif. Siapapun militer yang ingin terjun dalam politik praktis  harus undur diri dari jabatan militernya. Militer aktiv, tentu tidak boleh masuk pada ruang politik praktis. Karena militer aktiv adalah pengemban tugas negara. dan militer dalam demokrasi paripurna akan hebat jika tunduk pada rakyat (supremasi sipil).

Militer aktiv seperti Edy Rahmayadi yang nafsu ingin menjadi Gubernur Sumut, atau Gatot Nurmantyo yang ingin dilirik dalam Pilpres 2019 patut belajar dari generasi yang lebih muda. Misalnya Yoyok Riyo, yang sukses menjadi Bupati Batang. Yoyok sebagai perwira karir pada saaat itu, rela melepaskan seragam kebesaran TNI untuk masuk dalam gelanggang politik praktis elektoral.

Cerita Yoyok sebagai contoh sukses militer aktiv bertransformasi menjadi politisi sipil. Meski dalam cara memimpinnya, gaya manajemen militer diadopsi untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Karena dimensi kepemimpinan sipil dan militer adalah dua dunia yang berbeda satu sama lain, meski kerap ada irisan satu sama lain.

Satu lagi Mayor muda yang rela undur diri untuk memulai karir politik, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY sapaan akrabnya, mundur secara terhormat dari jabatan militer aktivnya. Ketika dirinya maju sebagai salah satu kandidat, banyak orang mencibir kehadiran dirinya. Namun, seperti itulah proses inisiasi seorang perwira karir militer yang masuk politik ditambah notabene anak seorang mantan Presiden RI. Terlepas dari pesepsi diri AHY yang menjadi pro-kontra dikalangan masyarakat dan elit politik, kendati begitu kemunduran dirinya dari institusi TNI harus kita apresiasi sebesar-besarnya.

Jendral aktiv seperti Edy Rahmayadi ataupun Gatot Nurmantyo harus belajar dari para yunior mereka. Boleh bertanya kepada Bupati Batang, atau menjadi peserta pendidikan politik The Yudhoyono Istitute. Menunggu waktu jeda di penghujung akhir masa jabatan dan menjelang pemilihan lembaga eksekutiv.

Dalam bersendi dan bernegara, militer dan rakayt adlaah satu kesatuan dalam menjaga NKRI dari infiltrasi ideologi anti-Pancasila. Berhentilah para penguasa militer berpolitik dengan baju seragam kebesaran. Karena pangkat itu adalah amanat rakayt, jangan bersiasat untuk sesuatu yang sesat. Serta kita percaya TNI hebat, jika tunduk pada rakyat. Bersama membangun “Indonesia Hebat”.

Oleh : Abi Rekso Panggalih
Independent Writer, Jakarta - Indonesia.