Politik TNI adalah Politik Tegak Lurus Negara

Jumat, 06 Oktober 2017 11:59 Kolom Opini

Bagikan

Politik TNI adalah Politik Tegak Lurus Negara
Nyoman Gede Antaguna, SE, SH, MH.
5 Oktober 2017, (kemarin) kita memperingati HUT Tentara Republik Indonesia (TNI) yang ke- 72. Perjalanan panjang institusi yang merupakan alat utama pertahanan negara ini penuh dengan kisah heroik dan juga kesetiaan terhadap negara. Slogan "NKRI Harga Mati" adalah ungkapan yang selalu identik dengan jiwa TNI.

Menilik sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak semula dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Sekilas dari sejarah terbentuknya TNI, dapat kita tarik benang merah, institusi ini memang didirikan sebagai alat negara.  TNI. Nilai fundamental yang menjadi doktrin wajib TNI adalah setia terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan TNI lambat laun, tidak hanya sebagi penjaga kedaulatan negara, tetapi juga berperan penjaga idiologi negara. 

Pada masa Orde Baru, semenjak dilantiknya Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia kedua, peran TNI dalam kehidupan bernegara terasa kental dalam segala lini. Di dalam pemerintahan,  TNI mendapat tempat tersendiri. Kala itu TNI dan Polri masih berada dalam satu payung Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Di Legislatif mulai dari DPR RI sampai DPRD Kebupaten, ABRI memiliki fraksi tersendiri. Mereka menduduki kursi legislatif berdasarkan penugasan dari institusi tempat mereka berasal.

Begitu pula halnya dengan eksekutif. Kekuasaan Soeharto yang berasal dari kalangan militer selama 32 tahun memberikan "angin segar" bagi TNI/Polri di dalam pemerintahan. Tak heran, mulai dari gubernur, bupati, samlai dengan lurah di berbagai daerah dipimpin oleh mereka yang berasal. dari TNI/Polri. Dwifungsi ABRI menjadi alasan pembenar untuk memberikan peran ABRI, selain sebagai alat pertahanan negara, juga terlibat aktif dalam politik pemerintahan. Peristiwa G30 S/PKI menjadi dalih lain ABRI terlibat aktif dalam pemerintahan. ABRI dianggap sebagai penjaga idiologi Pancasila.

Era Reformasi 1998 menjadi babak baru dalam sejarah perjalanan TNI. Tuntutan reformasi di segala bidang juga berdampak pada peran politik aktif TNI. Reformasi telah mengembalikan peran TNI pada marwah awal dibentuknya TNI, yakni sebagai penjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia atau sebagai penjaga keamanan negara. TNI dan Polri dipisahkan. Selanjutnya Dwifungsi TNI dicabut karena dianggap tidak lagi sejalan dengan semangat reformasi.

Gelombang reformasi patut dimaknai sebagai tapal ujian bagi kesetiaan TNI. Bagaimana tidak? Sejak terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997, berdampak pada krisis multidimensi. Terjadi gelombang unjuk rasa di mana-mana. Penjarahan terjadi di berbagai pusat-pusat pertokoan. Suhu politik semakin memanas. Negara dalam keadaan caos. Dalam kondisi yang demikian, ABRI bisa saja mengambil alih kekuasaan dengan dalih stabilitas. 

Sejarah telah membuktikan, TNI tidak tergoda untuk mengambil alih kekuasaan. TNI seolah larut dalam gelombang reformasi, meski kalangan TNI mengetahui betul gelombang tersebut akan mengikis zona nyaman yang mereka tempati selama Orde Baru.

Hampir dua dasawarsa Indonesia telah melewati era reformasi. Segala lini kehidupan perlahan-lahan mulai tertata sesuai tuntutan reformasi. Kehidupan demokrasi semakin kuat. Birokrasi sebagai pelayan rakyat berloma-lomba mencari inovasi layanan prima. Penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pendidikan, dan peyanan kesehatan masyarakat semakin membaik. Memang semuanya masih butuh proses untuk mrncapai yang ideal. Dan yang terpenting adalah TNI masih seiring sejalan dengan semangat masyarakat sipil dalam mengawal agenda reformasi. 

Satu lagi yang menjadi ujian terberat bagi TNI sebagai tuntutan reformasi, yakni adanya larangan bagi institusi TNI untuk berbisnis. Dengan kata lain, segala bisnis sampingan yang pernah dimiliki TNI harus dilepaskan. Perlahan-lahan unit-unit bisnis yang ditengarai sebagai penunjang kesejahteraan TNI itu pun dilepaskan. TNI berbesar hati menerima amanat reformasi tanpa gejolak yang berarti. 

Dinamika TNI dari masa ke masa menjadi penanda sekaligus penguji kesetiaan TNI. Merupakan tugas kita bersama untuk menjaga agar TNI tetap berada pada relnya. Dan jikalau TNI berpolitik, maka harus dipastikan itu adalah politik negara.  

Politik negara dalam pengertian berpolitik semata-mata sebagai alat pertahanan negara. Menjaga kedaulatan dan pertahanan negara adalah satu-satunya politik yang boleh dianut oleh TNI. Bukan pada politik praktis untuk tujuan kekuasaan. 

Dirgahayu TNI ke-72. Tetaplah menjadi prajurit kebanggaan rakyat Indonesia. Merdeka! 


Oleh: Nyoman Gede Antaguna, SE, SH, MH. 
*Penulis adalah Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)  Bali.