Tahapan Pendaftaran Pilkades Serentak Banyuwangi Dibatalkan, Begini Reaksi Rudi Latif

Senin, 09 Oktober 2017 11:14 Politik

Bagikan

Tahapan Pendaftaran Pilkades Serentak Banyuwangi Dibatalkan,  Begini Reaksi Rudi Latif
Pilkades Serentak Ils (google-Net)
Banyuwangi,  Semetonnews - Rudi Latif Terperangah, hal ini terlihat dari sikapnya yang berada dijalur saat menghadapi proses pilkades serentak yang salah prosedur. Rudi Latif yang menjadi Ketua Asosiasi BPD Se Kabupaten Banyuwangi ini,  mengatakan bahwa prediksinya tepat.  

Hal ini menanggapi situasi pilkades serentak menjadi serem... Pak.  Pasalnya meski sebelumnya telah dipaksakan untuk menjalani tahapan Pilkades,  Pemerintah Kabupaten tetap saja menilai intruksi terhadap perubahan jadwal tahapan pilkades kepada panitia yang melakukan proses pendaftaran tidak sesuai dengan peraturan daerah dinilai telat, adalah sebuah jawaban,  nyatanya pun tidak. 

Rudi menilai jika Asosiasi BPD sudah jauh-jauh hari mengingatkan tentang berbagai kesalahan tahapan Pilkades. Namun hal itu tak digubris. 

" Pemda baru sadar ttg masa pendaftaran saja,  tapi mereka blm sadar bahwa ada beberapa tahapan lain yang juga diatur ketentuan waktunya. Jadi masih ada kesalahan2 lainnya, sementara waktunya ga tepat," ujar Rudi Latif, (7/9) .

Asosiasi BPD  sejak Desember 2016 sdh berkali² mengingatkan. Bahkan jg melalui hearing bersama Lembaga Kajian Desa dan Komisi 1 , Panitia pilkades kabupaten, dan terpublish di media.

Menurut Rudi, setidaknya ada dua catatan penting terkait kejadian ini. Pertama, ini merupakan salah satu konsekuensi logis, dari tidak adanya SK jadwal tahapan serentak dari Pemkab yaitu, yang mempunyai kewenangan menyusun dan menetapkan jadwal tahapan adalah Panitia Pilkades tingkat Desa melalui rapat pleno. 

Selanjutnya, berita acara hasil rapat pleno panitia wajib dilaporkan kepada BPD, dibahas dalam rapat BPD sebagai pengawas untuk dipelajari apakah ada hal-hal yang harus dibenahi atau tidak. Barulah kemudian panitia berkeharusan menginformasikan kepada publik dilansir Semetonnews dari timeindonesia.

Yang perlu diingat adalah, catatan saya pertama,  pengambilan keputusan oleh panitia, dan BPD itu ada mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena panitia itu bukan hanya seorang ketua, demikian juga dengan BPD yang mekanisme permusyawaratannya diatur eksplisit khususnya dalam Permendagri 110/2016. Catatan yang kedua, penjadwalan ulang yang dilakukan hari ini jelas-jelas sudah terlambat.

Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi melakukan reschedulling terhadap 16 Desa Peserta Pilkades. 

Pembatalan dilakukan Panitia Pilkades Kabupaten karena tahapan pendaftaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda  No 9 th 2015 ttg Pedoman pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Rencananya tahapan pendaftaran di 16 desa yang dibatalkan tersebut, selanjutnya membuka pendaftaran kembali sesuai yg ditentukan dalam Perda no 9 th 2015.

Sementara itu tahapan pendaftaran di 16 desa tsb akan dilaks pada tanggal  7 s/d 15 Okt 2017

Berikut adalah daftar ke 16 desa yang dibatalkan tahapan pendaftaran calonnya tersebut berdasar dari hasil verifikasi tim Panitia Pilkades Kabupaten : 

1.Desa Sarimulyo, Kec. Cluring (pendaftaran selama 8 hari)

2. Desa Kaliploso Kec. Cluring (pendaftaran selama 12 hari)

3. Desa Aliyan Kec. Rogojampi (pendaftaran selama 8 hari)

4. Desa Bubuk Kec. Rogojampi (pendaftaran selama 10 hari)

5. Desa Kalibaru Kulon Kec. Kalibaru (pendaftaran selama 8 hari)

6. Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari (pendaftaran selama 8 hari)

7. Desa Sukojati Kec. Blimbingsari (pendaftaran selama 10 hari)

8. Desa Jajag Kec. Gambiran (pendaftaran selama 10 hari)

9. Ds. Kedayunan Kec. Kabat (pendaftaran selama 10 hari)

10. Desa Bunder Kec. Kabat (pendaftaran selama 11 hari)

11. Desa Kesilir Kec. Siliragung (pendaftaran selama 10 hari)

12. Desa Kampung anyar Kec. Glagah (pendaftaran selama 12 hari)

13. Desa. Gumuk Kec. Licin (pendaftaran selama 15 hari)

14. Desa Segobang Kec. Licin (pendaftaran selama 15 hari)

15. Desa Sepanjang Kec. Glenmore (pendaftaran selama 31 hari)

16. Desa Margomulyo Kec. Glenmore (pendaftaran selama 33 hari)

Dasar pembatalan karena tidak sesuai ketentuan pasal 14 ayat (3) Perda No 9 th 2015 berbunyi:  Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilakukan dalam jangka waktu 9(sembilan) hari. (sumber data hasil rapat Bagian Pemerntahan Desa,red)


"Waktunya sudah tidak mencukupi," kata Rudi.

Perda 9/2015 dalam beberapa pasal mengatur secara jelas beberapa tahapan wajib yang secara berurutan tidak bisa dibolak-balik dan ada pengaturan waktunya pula.

Masa pendaftaran sudah pasti harus 9 hari. Masa penelitian berkas, verifikasi dan klarifikasi dalam waktu 20 hari hingga penetapan calon. Kemudian ada pula masa 1 hari untuk penelitian Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) oleh calon Kades, sebelum DPT disahkan. Ada masa kampanye 3 hari dan 3 hari masa tenang. Minimal ada rentang waktu itu sebelum hari H pemungutan suara.

Jika rescheduling pengumuman dan pendaftaran dilakukan sekarang, tentu ini sangat rentan dipersoalkan dikemudian hari. Memang pada saat ini bakal calon mungkin saja sepakat, tapi ketika kalah, belum tentu tidak menggugatnya.

"Seperti di Desa Sepanjang,rescheduling pendaftaran  konon dimulai tanggal 7 dan ditutup tanggal 15 Oktober, apakah waktunya mencukupi? Padahal jika waktunya dikurangi sudah pasti tidak sesuai dengan ketentuan Perda yang tidak bisa dianulir jika tidak dengan merevisi perda sebagaimana termaksud," jelasnya.

Rudi juga menegaskan, bahwa ini baru masalah jadwal tahapan. Padahal persoalan dana juga masih bermasalah dan di beberapa desa sangat rentan dipersoalkan secara hukum terkait dan pasca pilkades.

Menurutnya, pilkades itu momentum teramat sangat penting bagi Desa. Ia berharap tidak dibuat asal-asalan. Jika memang belum siap dilaksanakan, jangan dipaksakan hanya demi obsesi tanggal 8 Nopember harus terlaksana coblosannya.

 "Daripada kelak berbuntut persoalan hukum yang diikuti konflik warga, dan hasilnya asal-asalan pula," ucapnya.

Rudi menambahkan, perbaikan yang dimaksud dalam surat Pemkab ini memang baik, akan tetapi lebih biak jika pelaksaan pemungutan suara yang direncanakan 8 Nopember 2017, diundur pelaksanaanya sekitar bulan April 2018.

"Sehingga masalah anggaran pasti lebih siap dan jadwal bisa susun serentak, tahapan bisa diserempakan dan dilakukan Bimtek yang cukup," ucapnya. (wn-SN)