PERPPU NO 2/2017 TENTANG ORMAS MENJADI UNDANG-UNDANG ?

Rabu, 01 November 2017 14:37 Kolom Opini

Bagikan

PERPPU NO 2/2017 TENTANG ORMAS MENJADI UNDANG-UNDANG ?
Hary Priyanto, M.Si
Oleh: HARY PRIYANTO

Diskursus komponen masyarakat dalam menyikapi pengesahan Perppu No. 2/2017 Tentang Ormas menjadi Undang-undang cukup beragam. Selayaknya wakil rakyat, ada yang setuju tanpa catatan, ada yang setuju dengan catatan, dan ada yang menolak dengan fokus tafsir: memangkas perjalanan demokrasi di republik ini. Apakah ada yang salah dengan pro dan kontra tersebut? Tentu tidak ada yang salah. Apapun itu, bahwa pengesahan pengesahan Perppu No. 2/2017 Tentang Ormas menjadi Undang-undang telah melewati pintu demokrasi yang ada di perlamen. Sehingga apapun motif politik yang telah mengiringi dalam memberikan keputusan politik, bahwa mereka adalah wakil-wakil rakyat yang bisa saja disebut sebagai simbol rakyat, karena mereka dipilih dari rakyat melalui proses demokrasi 5 tahunan (pemilu) yang juga dilakukan oleh rakyat. Artinya bahwa keputusan politik tersebut tentu keputusan terbaik yang akan dipersembahkan kepada rakyat. 

Nah, atas dasar pemikiran tersebut maka ada baiknya kita harus menghormati apapun keputusan politik yang telah mereka putuskan oleh simbol rakyat tersebut. Kalau kemudian ada asumsi bahwa keputusan tersebut cenderung dipaksakan untuk dilaksanakan oleh segenap rakyat Indonesia, maka jangan lupa, bahwa sifat konstitusi dalam suatu negara itu memang memaksa dan mengikat. Toh, negara masih memberikan ruang apabila ada komponen rakyat yang tidak setuju, yaitu dengan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dengan catatan bahwa Perppu No. 2/2017 Tentang Ormas yang menjadi Undang-undang tersebut berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 


***

Sebenarnya perdebatan ini terjadi karena adanya tafsir bahwa negara hendak membungkam organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya pada kelompok-kelompok agama? Kalau memang terdapat konstruksi seperti itu, maka perlu dipahamkan kepada segenap elemen bangsa, bahwa keberadaan Perppu No. 2/2017 Tentang Ormas yang menjadi Undang-undang tersebut tidak bersangkut paut dengan urusan agama. Akan tetapi lebih kearah bahwa sebagai rakyat Indonesia dan/atau organisasi yang ada pada teritorial Indonesia wajib mempedomani ideologi Pancasila. Artinya, keberadaan organisasi atau rencana pendirian organisasi apapun yang tidak sependapat dengan prinsip Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memang harus dihentikan. Apakah itu organisasi yang berporos pada kelompok agama, pers, kemahasiswaan, maupun organisasi yang berdiri dari sekumpulan rakyat tertentu lainnya.


***

Ada anggapan bahwa pemerintah kita ini anti kritik dan anti demokrasi? Menurut saya tidak perlu menjustifikasi seperti itu. Dalam pemahaman saya, memang rakyat di era sekarang ini terlalu banyak tuntutan, dan tuntutannya tersebut harus mendapat respon cepat karena dianggap sebagai bagian dari perkembangan kesadaran bahwa rakyat memiliki hak untuk dilayani. Nah, jika kemudian kelompok kontra terhadap pengesahan Perppu No. 2/2017 Tentang Ormas yang menjadi Undang-undang seperti pemahaman saya tersebut, maka cukup maknai bahwa paradigma rakyat yang seperti itu adalah makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, meski tidak jarang menimbulkan kebingungan dan kecemasan pada rakyat lain, dan bahkan membahayakan keberadaan bangsa yang ia tempati. 

Memang tidak salah jika terdapat paradigma seperti itu, karena pada umumnya kesadaran tersebut terbentuk karena rakyat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang saling berinteraksi antara individu-individu dalam kelompok tersebut. Tetapi masalahnya mereka ada yang tidak memahami bahwa yang disebut tuntutan itu harus berkualitas, berprosedur jelas, tidak bertentang dengan prinsip Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak diberi batasan seperti itu, maka asumsi bahwa keberadaan suatu organisasi yang tidak mau mempedomani prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara itu bertujuan untuk melakukan kudeta merangkak, maka akan benar adanya. Bagaimana tidak, mereka hidup disuatu bangsa, tetapi mereka tidak ingin mengakui keberadaan, ideologi, dan sistem yang ada dalam suatu bangsa tersebut. 

Nah, ketika negara bertindak atas nama penerapan hukum maka akan terdapat suatu permasalahan yang dapat bersinggungan dengan kelompok yang kontra terhadap keberadaan Perppu No. 2/2017 Tentang Ormas yang menjadi Undang-undang tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Memang benar, bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, tidak ada rakyat yang tidak pernah mengalami konflik. Konflik dilatar-belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, hingga keyakinan. Salah satu efek dari konflik adalah suatu tindakan kekerasan. Tindak kekerasan atas sekelompok anggota masyarakat lain yang disebut anti kelompok agama tentu tidak terjadi dalam suasana kosong. Karena dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya ada bukti bahwa kehidupan rakyat secara keseluruhan bisa hidup berdampingan satu sama lain dalam suasana yang harmonis. 

Oleh karenanya harus dipahami bahwa unsur konflik dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara itu cenderung bersifat dinamis atau sering kali mengalami perubahan. Oleh karenanya konflik tersebut harus dihentikan dengan cara yang baik dan berkelanjutan, misalnya diawali dengan mengetahui apa yang menjadi penyebab konfik tersebut. Selain daripada itu, pihak-pihak terkait harus tetap berjalan diatas jalur konstitusi dan dengan menekan berbagai emosi yang ada agar tidak memperlebar konflik yang kemudian mempengaruhi sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. 


***

Agar kelompok kontra terhadap pengesahan Perppu No. 2/2017 Tentang Ormas yang menjadi Undang-undang itu tidak makin lepas kontrol, maka perlu dirunut melalui 3 (tiga) pemahaman. pertama, pencegahan konflik sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dengan peningkatan  kapasitas  kelembagaan  dan  sistem peringatan dini. Pencegahan konflik sosial, khususnya yang berkaitan tentang organisasi-organisasi yang kontra terhadap prinsip Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kalau pro dan kontra ini berkembang menjadi konflik, maka perlu adanya penghentian konflik dengan melibatkan stakeholder terkait dengan memperhatikan hasil-hasil rumusan penanganan konflik yang telah ada, dan selanjutnya diterapkan sebagai suatu produk kebijakan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk program. Program itu akan mengisi tahapan konflik seperti pencegahan, penyelesaian, serta rehabilitasi dengan mengacu pada Undang-undang yang berlaku di republik ini. Ketiga, kalau telah menjadi konflik, maka perlu pemulihan pasca konflik sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tentunya tiga model tersebut harus didukung beberapa aspek, yaitu: aspek komunikasi, baik yang akan maupun sudah dilakukan oleh pemerintah; selanjutnya aspek sumber daya, baik itu berbicara tentang sumber daya manusia dan dukungan anggaran; kemudian aspek disposisi implementor dalam hal kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah; dan yang terakhir adalah aspek struktur birokrasi pelaksananya. 



Hary Priyanto, M.Si merupakan dosen pengajar untuk mata kuliah Sistem Politik Indonesia, serta Kebijakan Publik di Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.