Etin Kartini, yang Terlibat Kasus Perdagangan Manusia di Kafe Sintha Segera Diadili

Kamis, 24 Maret 2016 08:55 Hukum & Kriminal

Bagikan

Etin Kartini, yang Terlibat Kasus Perdagangan Manusia di Kafe Sintha Segera Diadili
Ilustrasi

Denpasar, Semetonnews-Satu persatu tersangka yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia yang melibatkan pemilik Kafe Sintha, masuk di meja persidangan. Jika sebelumnya Saduarsa yang menjalani persidangan, kini giliran partner kerjanya, Etin Kartini yang akan disidangkan.


Ini menyusul berkas perkara dan tersangka Etin Kartini dilimpahkan oleh penyidik ke Kejari, Denpasar, Senin (21/3/2106) lalu.
Dalam kasus ini, Resti disebut-sebut aktor yang membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu kepada sebagian besar pekerja di Kafe Sintha.

Pelimpahan tahap II yang menyertakan tersangka dan barang bukti ini, diterima oleh jaksa peneliti Kejari Denpasar, I Gusti Ayu Rai Artini. Usai menerima pelimpahan, tersangka langsung dikirim ke LP Kerobokan untuk menjalani penahanan.

Menurut jaksa Rai Artini, pada saat kejadian, 16 Nopember 2015 di kafe Sintha, tersangka Resti diminta terdakwa Saduarsa untuk mencari karyawan. Tersangka kemudian menghubungi teman-teman tersangka di Bandung yakni Desi dan Reni.


Ahkirnya mereka mendapatkan karyawan, yakni Ratna, Rani Nurmalasari, Elin Herlina, Risma Puspitasari, Aida Putri Pratiwi dan dua bocah dibawah umur, Caca dan Tika.

"Para calon pekerja itu ternyata ada yang tidak memiliki KTP,"kata jaksa.Dikatakan lagi, tersangka kemudian membuatkan KTP dengan menghubungi temannya di Bandung untuk membuat KTP palsu. "Sedangkan untuk yang masih dibawah umur, umur dipalsukan,"imbuh jaksa yang bertugas di Kejari Denpasar.

Sementara yang tertuang dalam dakwaan untuk terdakwa Saduarsa menyebut, bagi siapa saja yang berhasil merekrut, perorang akan mendapatkan komisi Rp 500 ribu.

Sementara berkas pemeriksaan dari penyidik, tersangka Etin Kartini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 11 UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua, pasal 88 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan ketiga, pasal 19 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Dakwaan keempat pasal 183 UU RI No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo pasal 65 ayat (1) KUHP.


Penulis  : Maria Gracia