Komisi XI DPR RI Diminta Tindaklanjuti Usulan Revisi UU Perimbangan Keuangan

Kamis, 24 Maret 2016 12:57 Sosok

Bagikan

Komisi XI DPR RI Diminta Tindaklanjuti Usulan Revisi UU Perimbangan Keuangan
sugawa kori.ist/Semetonnews

Denpasar, Semetonnews- Awal Tahun 2016 ini DPRD Bali telah menyampaikan rekomendasi kepada DPR RI untuk merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Rekomendasi itu digodok dalam proses yang panjang, dengan melibatkan berbagai pihak di Bali. Kendati sudah sudah menyerahkan rekomendasinya, nasib revisi UU itu bergantung pada proses politik di DPR RI.

Wakil ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, yang merupakan inisiator lahirnya Pansus revisi UU Nomor 33/2004 di DPRD Bali ini, menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal aspirasi (rekomendasi revisi UU nomor 33/2004) yang sudah diserahkan ke DPR RI itu. Setiap ada kesempatan, pihaknya terus mengingatkan DPR RI untuk mengakomodir aspirasi tersebut.

Misalnya, saat komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan pemerintah  pemerintah provinsi Bali, Rabu (23/3/2016), kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk menagih komitmen wakil rakyat di Senayan tersebut agar merevisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan  Daerah tersebut.

"Kemarin komisi XI (DPR RI) berdiskusi dengan pemerintah provinsi. Saya mengusulkan kepada komisi XI untuk menindaklanjuti rumusan DPRD provinsi Bali terkait revisi UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah," ujar Sugawa Korry Kamis (24/3/2016).

Sekretaris DPD I Partai Golkar Bali ini mengatakan, Bali dan beberapa daerah lainnya di Tanah Air, sangat berkepentingan agar UU itu direvisi. "Saat ini kami berpandangan UU Nomor 33/2004 itu masih sangat tidak adil, terutama bagi daerah yang tidak punya potensi sumber daya alam seperti Bali," ujar Sugawa Korry.

Ia menjelaskan beberapa pokok pikiran dalam rekomendasi yang disampaikan kepada DPR RI itu, antara lain merevisi pasal 1 UU tersebut terkait pengertian Sumber Daya Lainnya. DPRD Bali mengusulkan agar mencantumkan sektor pariwisata termasuk di dalamnya, agar Bali mendapat pembagian dana hasil dari sektor pariwisata. 

Selain itu, juga mengusulkan revisi Pasal 6 Ayat (2), penambahan Pasal 7A, Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (4), penambahan Pasal 22A, perubahan Pasal 13 dan lainnya.

"Revisi hal yang mendesak, mengingat dari kajian teori keadilan, desentralisasi, keberlakuan hukum dan konsep good governance UU tersebut sangat tidak adil untuk Bali sehingga sangat layak untuk direvisi," jelas Sugawa Korry.

Penulis   : Robinson Gamar‎

Editor : Paksi Jalantaka ‎