Tegas Nyatakan Tolak Reklamasi, Wedakarna Yakin Presiden Cabut Perpres 51 tahun 2014

Minggu, 27 Maret 2016 13:41 Peristiwa

Bagikan

Tegas Nyatakan Tolak Reklamasi, Wedakarna Yakin Presiden Cabut Perpres 51 tahun 2014
Arya Wedakarna saat berorasi diatas panggung PB3AS. (FOTO: Maria Gracia)
Denpasar, Semetonnews- Seolah menjawab tantangan Gubernur Made Mangku Pastika, Arya Wedakarna, salah satu tokoh muda Bali hadir dan langsung menggemparkan Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), Minggu (27/3/2016).

Tapi sebelum masuk pada ini orasinya,Wedakarna  mengingatkan bahwa, dia berdiri diatas podoim ini bukan untuk Pilgub 2018."Saya ingatkan pak Wentan ya, saya bicara disini bukan untuk Pilgub 2018, catat ya,"kata anggota DPD asal Bali itu. Penegasan itu adalah menanggapi ocehan salah satu vokalis PB3AS, Wayan Wenten."Tadi pas saya baru duduk anda sudah menuduh saya seperti itu,"lanjut Wedakarna. 

Usai mengatakan itu dia lalu melanjutkan orasinya dengan mengatakan Bali ini belum sepenuhnya merdeka."Saya mengatakan ini kepada masyarat bukan untuk disitegrasi, tetapi jiwa dan raga kita ini memang belum merdeka sepenuhnya. Karena masyarakat dan kaum Marhain belum dipenuhi hak-haknya," kata Wedakarna.

Lanjut dikatakanya, Bali ini bukan milik segelintir orang."Kenapa saya menolak reklamasi, pertama jauh sebelum saya menjadi Senator, saya sudah solider terhadap keputusan Udayana (Unud),"katanya. "Kalau cari orang pintar, carinya di kampus, bukan dijalanan, bukan ditempat lain. Udayana sudah menolak, orang-orang pintar sudah menolak, kajianya ada disana,"ibuhnya.

Makanya, lanjut dia, kita menolak reklamasi itu karena Udaya menolak."Solider dong, kalau ada investor, lalu  mereka mencari kajian ke Sulawesi, mencari kajian di Jawa, mana Taksunya Udayana, itu yang kita jaga,"sebut Wedakarna. 

Yang kedua, kata Wedakarna kita menolak karena banyak masalah, yang pertama masalah politik. "Saya sudah ngerti kok dibalik turunya Perpres maupun ada keputusan di daerah, itu adalah urusan elit politik. Bapak Gubernur, bapak Bupati termasuk bapak Presiden Joko Widodo ini disandera oleh parta-partai politik. Ada pak Damantra, Bupati Gianyar, Bupati Badung menolak, ini semua urusan elit,"sebut Wedakarna. 

Dia juga mengatakan, kita orang Bali dimanfaatkan untuk diadu domba. "Ketika kita diadu domba, maka inilah yang akan diambil oleh musuh-musuhnya Bali, dan musuh-musuhnya Bali sudah jelas,"katanya. Yang ketiga, kata Wedakarna jika ada yang menolak reklamasi tentu harus ada trakrecord orang yang dibelakangnya. 

Makanya, sebut Wedakarna selama ini ada yang keberatan dengan investor, dengan PT yang ada dibaliknya karena trackrecord dan juga karena jejak record pembangunan Bali sebelumnya."Jadi saya minta kepada Gubernur yang saya cintai, karena masalah reklamasi ini sudah dibawa ketingkat Nasional, satu-satunya cara untuk menghentikan reklamasi adalah mecabut Perpres No 51 tahun 2014, dan saya yakin maslasah Perpes ini sudah di meja Presiden, tapi Presiden tersandera oleh orang-orang politik yang ada di Jakarta,"kata Wedakarna.

Namun, Wedakarna yakin Perpres ini akan dicabut, hanya saja Presiden sedang menunggu mementum yang tepat."Kalau dicabut ditahun 2016 ini, tidak ada nilai politiknya. Tapi jika dilakukan dua tahun menjelang Pilpres, saya yakin momentumnya akan lebih bagus. Makanya saya minta sabar karena semuanya tunggu momentum,"tegasnya.

Kecuali itu dia juga meminta agar masyarakat Bali terus begerak. "Saya berpesan kepada Pak Damantra, tolong Fraksi PDIP juga kompak kalau benar-benar mau membela masyarakat. Kami di Jakarta ada 9 orang DPR dan 4 orang DDP akan berjuang untuk Bali,"pungkasnya. 

Penulis: Maria Gracia