Anggaran Gabeng , Pilkada Buleleng Terancam Batal

Senin, 28 Maret 2016 17:03 Politik

Bagikan

Anggaran Gabeng , Pilkada Buleleng Terancam Batal
Pasek Suardika (dua dari kanan) bersama ketua KPU Buleleng Gede Suardana (paling kanan) saat membahas anggaran Pilkada Buleleng, Senin (28/3/2016. (Setun/Semetonnews)ma Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana.

Buleleng, Semetonnews- Pencairan Anggaran Pilkada Buleleng sebesar Rp42 Miliar, hingga saat ini masih gabeng alias tidak jelas. pasalnya KPU Buleleng memberikan batas waktu penandatanganan Naskah Pejanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Pemkab Buleleng paling lambat 30 April 2016. menyusul tahapan pilkada rencanaya akan dimulai pada Mei 2016 mendatang.


Kondisi inipun dapat mengancam pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 nanti, tertunda, akibat belum cairnya dana tersebut. Hal ini terungkap, ketika kunjungan Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika yang mendatangi Kantor KPU Buleleng, pada Senin (28/3/2016). Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana menjelaskan, saat ini anggaran yang dibutuhkan KPU Buleleng untuk penyelenggaraan Pilkada sebesar Rp42 miliar dari APBD Pemkab Buleleng, masih belum dicairkan oleh Pemkab Buleleng.

“Kami sudah berkoordinasi kepada Pemkab Buleleng, jika sampai batas akhir 30 April 2016. Kalau sampai batas itu tidak ada tandatangan karena tidak ada titik temu, maka KPU punya kewenangan menunda tahapan pilkada 2017,” ujar Suardana di hadapan anggota DPD RI asal Bali, Gede Pasek Suardika. Belum ditandatanganinya NPHD diakuinya, karena tidak ada titik temu antara Pemkab, DPRD dan KPU Buleleng.

Pemkab Buleleng bersama DPRD menginginkan, agar pola penganggaran itu bisa dua tahun anggaran. Namun KPU meminta agar satu tahun anggaran pada Tahun 2016. “Dua tahun itu jelas sangat riskan, karena tidak ada kepastian hukum anggaran, jangan sampai persoalan ini malah menjadi persoalan berat di tengah tahapan,” jelasnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Pasek Suardika mengaku, akan segera mewacanakan di Parlemen sehingga anggaran Pilkada bisa ditetapkan di APBN, bukan melalui APBD. Sebab permasalahan seperti ini banyak juga terjadi di KPU-KPU lainnya di Indonesia, dimana anggaran Pilkada yang ditetapkan di APBD, malah tidak kunjung dicairkan.
 
“Ke depannya itu anggaran Pilkada agar ditetapkan di APBN, kalau diposkan di APBD banyak kendala teknis yang mengganggu keberlangsungan demokrasi. Kami berharap hanya masalah teknis saja ini, bukan ada yang lain,” sentil Suardika usai mendengar keluhan Ketua KPU Buleleng.

 Menurutnya, ketersediaan anggaran memang sangat penting untuk keberlangsungan tahapan Pilkada, apalagi Pilkada akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. “Persiapan yang tidak disokong dengan kepastian dana, maka itu akan sangat berbahaya, sehingga dana itu memang sangat perlu. Nanti pertanggungjawabannya, kami akan apakai aturan nasional, tiga bulan setelah seluruh tahapan selesai,” tandasnya.

Penulis    : Kadek Ari Setun

Editor      : Robinson Gamar