Grab - Uber Segera Ditindak Dishub Bali

Jumat, 01 April 2016 17:15 Peristiwa

Bagikan

Grab - Uber Segera Ditindak Dishub Bali
Rapat koordinasi penertiban Grab - Uber di Kantor Dishub Bali
Denpasar, Semetonnews - Terkait pernyataan Gede Pasek Suardika yang menyatakan angkutan online sudah memiliki izin dan kir, I Ketut Artika, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali membantahnya bahkan mengungkapkan bahwa pihaknya hanya memberikan izin untuk pihak operator kendaraan dan bukan kepada pihak perusahaan aplikasi GrabCar maupun Uber Taksi. Bahkan, jelas Artika, Pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan keputusan resmi agar GrabCar dan Uber Taksi mengurus izin melengkapi kelengkapan lainnya hingga 31 Mei 2016, selama proses pengurusan izin belum kelar maka Dishub Bali memandang GrabCar dan Uber Taksi masih dikatagorikan ilegal atau tak berizin. 

"Jika menggunakan aplikasi apakah GrabCar dan Uber Taksi sudah memiliki kantor di Bali dan memiliki izin di Bali. GrabCar dan Uber juga sudah dilarang mengembangkan sayap usahanya, merekrut sopir ataupun beroperasi mencari penumpang," katanya dalam rapat gabungan di Kantor Dishub Bali Denpasar, Jum'at (1/4/2016).

Justru kata Artika pihaknya yang menggandeng  pihak terkait akhirnya mengambil sikap tegas terhadap kendaraan angkutan berbasis aplikasi GrabCar dan Uber Taksi yang membandel beroperasi diwilayah Bali segera ditertibkan.

"Dasar hukum penertiban itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali No: 551/2783/DPIK tentang Larangan Operasional GrabCar dan Uber Taksi di Balin," tukas I Ketut Artika.

Ia menyatakan selain melaksanakan SK Gubernur Bali, pihaknya juga mengacu pada Surat Ketua DPRD Bali No: 593/509/DPRD tentang Pernyataan Sikap terhadap Operasional GrabCar di Provinsi Bali yang menyatakan bahwa keberadaan GrabCar di Bali ini di stop terlebih dahulu sambil menunggu hasil kerja Pokja Layanan Angkutan Umum berbasis internet. Serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Sesuai dengan keputusan kita bersama peserta rapat antara pihak Dishub se Bali, Ditlantas Polda Bali, Satpol PP dan instansi terkait lainnya telah menyatakan mendukung penertiban operasional GrabCar dan Uber Taksi di Bali. Mereka (GrabCar dan Uber Taksi) kan ilegal maka kalau tidak patuhi aturan akan kita tindak langsung," tegasnya. 

Bahkan pihaknya bersama Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota, serta pihak Kepolisian akan menurunkan paksa papan iklan reklame atau baliho GrabCar dan Uber Taksi yang berada disejumlah ruas jalan di wilayah Bali. 

"Iya termasuk reklame GrabCar ataupun Uber Taksi juga akan kita tindak dengan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Satpol PP. Mereka sudah menyatakan siap menegakkan aturan untuk menertibkan dan menurunkan baliho ataupun iklan dijalanan diwilayah Bali. Kita berprinsip sesuai amanat dan peraturan, dari segi keselamatan juga kita pertimbangkan," paparnya.

Menurut Artika, pihaknya akan secepatnya melakukan penertiban mengingat banyak juga kendaraan pribadi yang tidak layak uji dipergunakan untuk angkutan transportasi GrabCar dan Uber Taksi. Selain itu, lanjut Artika, perusahaan aplikasi GrabCar dan Uber Taksi melanggar aturan karena bertindak seperti operator. 

"Itu yang jadi masalah juga, bukan semata-mata persoalan kendaraan. Secepatnya akan kita tindak, tanpa menunggu 31 Mei sesuai dengan batas waktu pengurusan izin GrabCar dan Uber Taksi. Pokoknya penertiban GrabCar dan Uber Taksi dalam minggu inilah," tegasnya.

Hadir dalam rapat kordinasi antaranya Ketut Purnaya, anggota DPRD Bali, Ditlantas Polda Bali yang diwakili oleh Ketut Dwikora, Kabid Perhubungan Darat Standly J. Suwandhi, Dishub Kabupaten/Kota, Satpol PP, dan Biro Hukum Pemprov Bali. 



Editor : Rifky