Kadin Bali Sesalkan Pencabutan Moratorium, Ini Alasannya

Sabtu, 09 April 2016 23:48 Peristiwa

Bagikan

Kadin Bali Sesalkan Pencabutan Moratorium, Ini Alasannya
Ketua Kadin Bali AAN Alit Wiraputra (Robinson Gamar/Semetonnews)
Denpasar, Semetonnews- Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali AAN Alit Wiraputra menyayangkan adanya pencabutan moratorium pembangunan hotel (bintang dan melati) di Bali Selatan. menurutnya hal tersebut justru akan memicu perang tarif antara penyedia jasa. Dengan adanya moratorium saja perang tarif sudah terjadi, apalagi jika ada akomodasi baru.

"Sekarang saja sudah terjadi perang tarif, ada hotel bintang empat menjual kamar dengan harga Rp350 ribu. Apalagi kalau dikasi angin bangun yang baru, ini bukan saja merugikan tapi mematikan pariwisata Bali," kata Wiraputra saat dihubungi Semetonnews.com, Sabtu (9/4/2016). Perang tarif ini yang membuat biaya operasional malah tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. 

Menurut catatan Kadin Bali saat ini di bali terdapat 140 ribu kamar dengan tingkat hunian di bawah 50 persen. Pada musim puncak kedatangan wisatawan berada pada angka 200 ribu orang per hari. Dengan angka itu sesungguhnya sudah bisa tercover karena wisatawan yang datang sering dengan rombongan atau berpasangan. Jadi tidak bisa dihitung 1 kamar untuk 1 wisatawan. Wiraputra menggaris bawahi hal tersebut terjadi pada kondisi puncak. Tapi faktanya malah lebih sering ocupancinya di bawah 50 persen. 

"karena itu sebaiknya dihentikan dulu pembangunan akomodasi, benahi dulu yang sudah ada," kata Wiraputra. Menuruntya bukan penambahan jumlah kamar yang perlu dilakukan, tapi pembenahan pada banyak hal terutama infrastruktur. Antara lain ketersediaan air bersih serta penanganan limbah dan sampah hotel. Kalau infrastruktur tidak dibenahi maka pariwisata Bali akan makin krodit dengan nilai jual yang makin murah.

Saat ini persoalan ketersediaan air jadi masalah serius. pasalnya masih banyak Hotel yang menyedot air bawah tanah (ABT). Penggunaan ABT dalam skal massif menyebabkan air laut masuk makin jauh ke daratan. "Selesaikan dulu soal infrastrukturnya dan penunjangnya seperti penggunaan ABT, air laut masuk makin jauh ke darat menyebabkan kerusakan ekosistem dan menurunnya permukaan tanah. Bukan malah menerbitkan ijin baru," kata Wiraputra.

Penulis   : Robinson Gamar