Ini Pernyataan Sekda Yang Timbulkan Kontroversi

Minggu, 10 April 2016 23:30 Politik

Bagikan

Ini Pernyataan Sekda Yang Timbulkan Kontroversi
Kontroversi moratorium
Denpasar, Semetonnews - Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Pastika telah menerbitkan SE No.570/1665/BPM pada tahun 2010  tentang himbauan moratorium izin penaman modal akomodasi Hotel berbintang dan melati. Selain menerbitkan himbauan moratorium, dalam SE yang sama juga mengatur berlakunya moratorium terhitung sejak 5 Januari 2011 sampai dengan adanya kajian detail terhadap kelayakan kebutuhan terhadap bidang usaha jasa akomodasi. Hasil kajian yang dilakukan sejumlah pakar Universitas Udayana tahun 2012 lalu, merekomendasikan Badung dan Denpasar bisa menerbitkan izin akomodasi perhotelan, sehingga otomatis moratorium itu dicabut.

Dijelaskan Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun, dari hasil penelitian dimaksud ternyata telah dilakukan pada tahun 2011 dan berakhir tahun 2012 lalu. Di mana salah satu rekomendasinya untuk Kabupaten Badung sudah bisa menerbitkan izin pada tahun 2016 sedangkan Denpasar terhitung sejak tahun 2017 mendatang. 

“Dengan terbitnya kajian Unud pada tahun 2012 lalu, maka dengan sendirinya SE moratorium itu gugur,” ungkap Cok Pemayun saat menggelar jumpa pers di Press Room Humas Provinsi Bali, Sabtu (9/4/2016) lalu.

Dikatakan, lewat kajian tersebut dengan sendirinya memberi lampu hijau kepada pemerintah Kabupaten Badung untuk membuka peluang menerbitkan izin investasi pembangunan akomodasi wisata terhitung sejak 2016, sedangkan di Pemkot Denpasar mulai berlaku sejak 2017. Namun Cok Pemayun membantah hasil kajian ini terlambat dipublikasikan. Menurutnya hasil kajian ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat, namun kalah populer dengan isu-isu lain seperti pro dan kotra rencana reklamasi teluk benoa. 

“Hasil kajian ini sudah disosialisasikan, tapi kalah hot dengan isu reklamasi,” katanya. 

Selain itu, meskipun pencabutan moratorium baru dimulai per tahun 2016 ini, namun sebenarnya sudah berlaku secara otomatis pada tahun 2012, karena sudah ada kajian resmi dari Unud. Jadi ditegaskan tidak ada hubungannya dengan gonjang ganjing pro dan kontra soal reklamasi Teluk Benoa. Diharapkan isu ini jangan sampai kembali dipolitisasi. 

“Kalau memang ada kajian lain silahkan disajikan, yang jelas kami berpatokan pada hasil kajian pakar Unud,” pungkasnya. 



Penulis   : Robinson Gamar