Perizinan Ompong, Pol PP Lempar Handuk

Rabu, 20 April 2016 21:40 Peristiwa

Bagikan

Perizinan Ompong, Pol PP Lempar Handuk
Salah satu villa di Perancak yang tak berijin
Jembrana, Semetonnews - Perda tentang pembangunan, termasuk pembangunan villa di Kabupaten Jembrana ternyata hanya macan kertas. Alhasil perizinanpun ompong karena mengeluarkan izin pembagunan dikawasan terlarang. Sementara aparat Pol PP lempar handuk lantaran tidak kuasa menindak.

Itulah yang terjadi di kawasan pesisir Desa Perancak, Kecamatan Jembrana. Sejak beberapa tahun di desa ini berdiri sejumlah villa milik warga Jepang. Villa-villa tersebut pembangunannya diketahui melanggar sepadan pantai, dimana ketentuannya pembangunannya minimal 100 meter dari bibir pantai.

Anehnya, meskipun pembangunannya jelas-jelas melanggar, pemilik vila yang pernah disebut-sebut terjerat kasus Human Tracfikcing tetap mendapatkan izin resmi dari pemerintah daerah.

Sayangnya, saat sejumlah vila yang dibangun di zona terlarang tersebut dipermasalahkan oleh warga lainnya, aparat Pol PP tak kuasa menertibkannya,  seolah tutup mata.

"Aparat tidak mungkin berani menertibkan villa melanggar itu karena pemiliknya gajah. Coba kalau masyarakat kecil yang melanggar, pasti langsung ditindak,” ujar salah seorang warga Jembrana, Rabu (20/4/2016) siang.

Informasi yang beredar di masyarakat, aparat tidak kuasa menertibkan sejumlah villa yang melanggar tersebut karena pemilik villa tersebut dikenal dengan orang kuat dan dikenal royal. Bahkan mendapat perlindungan dari pemerintah desa setempat.

Namun demikian, warga dan sejumlah pengusaha villa lainnya meminta aparat terkait untuk menertibkan villa-villa yang melanggar. Pemerintah diminta jangan tebang pilih jika ingin menegakan aturan.

Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Perizinan Terpadu Pemkab Jembrana Komang Suparta dikonfirmasi lewat telpon mengaku tidak tahu yang mana villa belum berizin dan sudah berizin, karena harus dilakukan pengecekan ke lapangan terlebih dahulu.

"Tapi saya pastikan kalau villa pembangunannya melanggar sepadan pantai pastilah tidak berizin,” terangnya, Rabu (20/4/2016) sore.

Disatu sisi Kasat Pol PP Pemkab Jembrana belum bisa dikonfirmasi. Ketika dicoba menghubungi lewat telponnya dalam keadaan aktif, namun tidak diangkat.



Reporter : Dewa Darmada
Editor      : Rifky